^^

Apa Dampak jika Redenominasi Tidak Dilakukan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan pemerintah akan melakukan redenominasi rupiah. Hal ini disebabkan nilai pecahan uang rupiah saat ini dinilai tidak efisien.

“Saat ini, rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi,” kata Agus saat memberikan sambutan di acara Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi Bukan Sanering di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Menurut Agus, masih banyak dampak inefisiensi jika redenominasi tidak segera dilakukan. Pertama, proses input data, pengelolaan data base, pelaporan data dan penyimpanan data akan cenderung tidak efisien. Demikian pula dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan serta penerapan teknologi informasi.

“Penggunaan digit yang terlalu banyak menimbulkan pemborosan dalam penyajian laporan dan akuntansi serta dalam penggunaan memori pada berbagai perangkat IT,” katanya.

Kedua, uang dengan jumlah digit yang terlalu banyak akan menimbulkan kerumitan perhitungan dalam transaksi ekonomi sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan serta memakan waktu lebih lama.

Dari sisi sistem pembayaran nontunai, jumlah digit yang terlalu besar dapat menyebabkan permasalahan transaksi akibat nilai transaksi yang melampaui jumlah digit yang dapat ditoleransi oleh infrastruktur sistem pembayaran dan sistem pencatatan.

Dampak lain yang cukup terasa terjadi pula dalam dunia pendidikan. Denominasi rupiah yang besar kurang mendukung pendidikan dasar anak usia sekolah karena transaksi tunai sehari-hari yang jumlah digitnya besar.

“Ini sangat berbeda dengan kebanyakan contoh transaksi dalam materi pelajaran di buku teks sekolah,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution juga menjelaskan hal senada. Darmin mencontohkan, selama 2012 lalu, nilai nominal transaksi melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) telah mencapai Rp 404 triliun per hari atau meningkat 187 persen dibanding 2009 yang hanya Rp 141,9 triliun per hari.

“Dalam tiga tahun lalu saja, sudah naik tiga kali lipat, lalu bagaimana dalam lima tahun ke depan, apalagi kalau transaksi itu dikalikan dalam setahun. Berapa jumlah 0 yang ada di pencatatan,” kata Darmin.

Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya transaksi di masyarakat tersebut, jumlah digit mata uang yang digunakan dalam bertransaksi pun semakin banyak. Oleh karena itu, ke depan, kebutuhan penyederhanaan atau redenominasi diperkirakan akan terus meningkat karena berbagai pertimbangan, terutama peningkatan efisiensi.

“Dengan redenominasi, jumlah digit rupiah akan menjadi lebih sederhana sehingga akan terjadi peningkatan efisiensi di sektor keuangan dan sektor riil. Penyelesaian dan pencatatan transaksi pun akan lebih singkat dan biayanya lebih murah,” tambahnya.

sumber: kompas.com

Hidayat Nur Wahid: Jokowi Pintar Yakinkan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memasuki 100 hari masa kerjanya sebagai pemegang tampuk pimpinan tertinggi Ibu Kota ini. Selama 100 hari ini, Jokowi dinilai banyak melakukan aksi yang bisa meyakinkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Rabu (23/1/2013), di Jakarta. “Prinsipnya, kami melihat bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Jokowi sangat besar. Dia juga memberikan janji-janji dan beliau merealisasikannya dengan blusukan,” ujar Hidayat.

Mantan kompetitor Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta itu sebelumnya kerap mengkritik gaya Jokowi melakukan blusukan. Ia sempat mendesak Jokowi untuk segera memberikan solusi terhadap persoalan Jakarta dan tidak hanya blusukan (Baca: Hidayat Nur Wahid: Blusukan Jokowi Harus Bawa Solusi Banjir).

Namun, kali ini, Hidayat memuji Jokowi. Menurutnya, cara Jokowi melakukan blusukan dan melantik wali kota di Jakarta Timur di antara tumpukan sampah merupakan cara yang pintar. “Blusukan dan melantik wali kota di tumpukan sampah adalah cara yang dilakukan untuk meyakinkan rakyat Jakarta,” katanya.

Ia menyadari 100 hari adalah waktu yang singkat bagi Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menyelesaikan seluruh problem Jakarta. Namun, kepercayaan masyarakat, lanjut Hidayat, menjadi modal kuat bagi keduanya untuk merealisasikan janji “Jakarta Baru”.

“Tapi, bukan Jakarta Baru yang bukan lagi menjadi ibu kota dan ibu kota dipindahkan,” tambah Hidayat.

Anggota Dewan Syuro PKS itu mengatakan, langkah paling krusial yang perlu dilakukan Jokowi adalah menyelesaikan persoalan banjir yang melanda Jakarta. “Harus dicarikan solusi dalam penanganannya, termasuk memberikan perhatian lebih kepada korban dari musibah banjir ini,” pesan Hidayat.

sumber: kompas.com

Pelawak Parto Dkk Ganti Rugi Miliaran Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com — Parto (yang bernama asli Edy Supono), Sule (Entis Sutisna), Andre (Andreas) Taulany, Nunung (Tri Retno Prayudati), dan Wendy “Cagur” (Wendy Armoko) telah berdamai dengan Red Production, penyelenggara acara yang menuding mereka mangkir dari sebuah acara di Malang, Jawa Timur, pada 27 Oktober 2012, yang seharusnya menampilkan mereka.

Menurut Andhika T Pratama, pemimpin Red Produstion, pihak Sule Dkk sudah memenuhi segala ganti rugi. “Memang ada permasalahan, tapi sudah selesai, dan segala kerugian sudah dibayarkan,” kata Ida Rumindang Radjagukguk, salah satu kuasa hukum Andhika, ketika diwawancara di Studio Guer, Perdatam, Jakarta, Selasa (22/1/2013). “Kalau bicara kerugian, tentu banyak lah, ya miliaran. Tetapi, sudah diberesin, sudah diganti semua,” kata Djonggi Simorangkir, kuasa hukum lain penyelenggara acara tersebut. “Intinya, kami sudah damai. Masalah berapa-berapanya (ganti rugi) itu intern ya. Yang jelas, dengan Andhika enggak ada masalah,” sambung Parto, yang juga hadir.

Red Production sebelumnya telah melayangkan somasi kepada TB Bagus Hasib, perwakilan dari Parto dan para pelawak lainnya tersebut dalam menerima honor untuk acara di Malang itu. Namun, mereka gagal tampil dengan alasan yang jelas. Setelah mereka lima kali bertemu, kasus itu ditutup dengan jalan damai.

sumber: kompas.com

Ketika “Ciyus” Terucap dari Mulut Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kata ciyus atau serius sering terdengar diucapkan anak-anak zaman sekarang yang sering dijuluki anak baru gede (ABG). Nah, ketika bahasa gaul itu diucapkan oleh Joko Widodo, para pewarta yang bertugas meliput kegiatan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa menahan tawa karena nadanya yang sedikit medok.

Terhitung sudah dua kali Jokowi melontarkan kata itu kepada wartawan. Pertama, saat Jumat (18/1/2013) malam lalu, ketika Jokowi meninjau perbaikan Tanggul Kanal Banjir Barat (KBB) di Latuharhary, Jakarta Pusat. Seharian raut muka Jokowi begitu serius dan tegang karena pengerjaan tanggul yang masih belum selesai, ditambah hujan deras yang terus mengguyur Ibu Kota. Pendek kata, Jokowi tampak sangat suntuk dan senyum khasnya pun tak terpancar dari dirinya.

Saat itu, Jokowi menghampiri wartawan yang sudah menunggunya di luar rel kereta api yang terputus. Lantas para wartawan berniat mencairkan suasana dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan konyol kepada Jokowi, seperti “Apabila tanggul selesai, ditandai oleh pemotongan pita di Sency (Senayan City)?”. Mendengar pertanyaan itu, senyum yang hilang dari Jokowi akhirnya muncul kembali.

Seraya mengernyitkan dahinya, Jokowi bertanya, “Apa itu Sency?” Wartawan pun langsung menjelaskan kalau Sency itu adalah kependekan dari Senayan City. Mengetahui hal tersebut, Jokowi pun tertawa dan mengatakan kalau berbicara hendaknya jangan disingkat-singkat. “Oh, kirain saya sensitif itu maksudnya. Mbok, jangan disingkat-singkat, tho,” kata Jokowi.

Pembicaraan itu pula yang membuat Jokowi melontarkan kata ciyus dan miapah kepada wartawan. “Kalau ciyus miapah itu apa? Ha-ha-ha,” kata Jokowi yang membuat suasana lokasi tersebut yang awalnya tegang menjadi ramai.

Kata ciyus kembali diucapkan Jokowi, Selasa (22/1/2013) kemarin, saat berbincang dengan wartawan di Balaikota DKI. Bahasa gaul itu keluar kembali setelah ia ditanya terkait kinerjanya 100 hari.

Saat itu, Jokowi ditanya masalah Jakarta apa yang membuat Jokowi pusing. Jokowi pun menjawab tak ada persoalan yang membuatnya pusing karena ia telah menghadapi masalah itu sejak ia memimpin Solo selama delapan tahun. Namun, ada satu masa Jokowi mengaku tidak memiliki semangat. “Yaitu kalau pas B sama pas T. Apa itu? Pokoknya pas B sama pas T. Ciyuss,” canda Jokowi yang mengundang tawa para wartawan.

sumber: kompas.com

Terungkap, Harga BlackBerry Z10

KOMPAS.com — Ponsel dengan platform BlackBerry 10 pertama akan diumumkan secara resmi oleh Research In Motion (RIM) pada 30 Januari 2013 mendatang.

Hingga saat, RIM memang masih belum mau membocorkan produk apa yang akan diluncurkan pada event tersebut. Namun, rumor yang beredar di dunia maya memperlihatkan bahwa RIM akan memperkenalkan produk ponsel dengan layar sentuh penuh yang dinamakan BlackBerry Z10 pada ajang ini.

Foto penampakan dan spesifikasi dari BlackBerry Z10 pun sudah berkali-kali muncul di dunia maya. Namun, harga dari produk ini masih menjadi misteri.

Beberapa hari menjelang tanggal peluncuran, banyak toko dan operator di luar Indonesia yang mulai membuka masa pre-order untuk produk BlackBerry Z10.

Kebanyakan operator dan toko yang membuka masa pre-order untuk perangkat ini sayangnya masih belum mau mencantumkan harga dari produk tersebut. Namun, ternyata, entah disengaja atau tidak, ada sebuah toko asal Kanada bernama CanadaGSM yang membeberkan harga produk ini.

CanadaGSM membanderol BlackBerry Z10 dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 799 dollar Kanada atau sekitar Rp 7,8 juta.

Harga tinggi yang dibanderol CanadaGSM ini senada dengan apa yang diungkapkan Hastings Singh, Managing Director RIM, kepada KompasTekno beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Singh mengungkapkan, produk-produk awal BlackBerry 10 akan masuk ke kelas premium dan akan diposisikan sebagai lawan Samsung Galaxy S3 dan iPhone 5. Hal tersebut menimbulkan asumsi BlackBerry Z10 akan dijual dengan harga yang tidak terlalu berbeda dari kedua ponsel tersebut.

Sebagai catatan, iPhone 5 dan Samsung Galaxy S3 dibanderol dengan harga mulai dari Rp 6 juta di pasaran.

sumber: kompas.com

Ribuan Pengguna Android Tertipu Pasar Palsu

KOMPAS.com – Ribuan pengguna Android diduga menjadi korban penipuan dalam bentuk pasar aplikasi palsu bernama Android Express Play.

Demikian diungkapkan Joji Hamada, dari tim Security Response Symantec. Menurut data yang dikumpulkan tim tersebut, ada sekitar 3.000 lebih kunjungan ke pasar palsu bernama Android Express Play hanya dalam periode satu minggu.

Program jahat yang mereka juluki Exprespam, yang menyebar dari pasar itu, diperkirakan telah mencuri data pribadi sebanyak 75-450 ribu.

Penipuan ini disebutkan baru diketahui keberadaannya selama dua minggu. Hamada khawatir, ini baru permulaan dan data yang dikumpulkan akan tumbuh beberapa kali lipat seiring waktu.

Hamada juga melaporkan adanya nama domain baru yang sudah dibeli pelaku dan sebuah versi baru dari pasar aplikasi palsu mereka.

Demi menghindari penipuan semacam ini, pengguna Android diminta untuk menghindari kunjungan ke tautan yang berada dalam email yang tidak dikenalnya.

Sebelum Android Express Play, pelaku penipuan tersebut dikeatakan menggunakan nama Gcogle Play untuk pasar aplikasi palsu mereka.

sumber: kompas.com

Ini Delapan Hakim Agung Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemilihan hakim agung, Rabu (23/1/2013), dari 24 calon yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Sebanyak delapan hakim agung akhirnya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Ada 56 orang anggota Komisi III yang mengikuti pemilihan itu. Mereka memilih maksimal delapan calon hakim agung dari 24 calon hakim agung yang ada. Dan terpilihlah delapan calon hakim agung. Mereka yang terpilih adalah:

1. Hamdi (54 suara);
2. M Syarifuddin (54 suara);
3. I Gusti Agung Sumanatha (52 suara);
4. Irfan Fachruddin (48 suara);
5. Margono (47 suara);
6. Burhan Dahlan (43 suara);
7. Desnayeti (25 suara);
8. Yakup Ginting (23 suara).

Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika mengatakan, komposisi delapan hakim agung ini merupakan penilaian subjektif masing-masing anggota. “Saya kira ini hasil seleksi oleh anggta dari berkas pencalonan yang begitu tebal. Ini juga hasil masukan masyarakat juga, akhirnya terpilih delapan,” ujar Pasek.

Ia berharap agar delapan hakim agung yang terpilih ini bisa menjadi hakim agung yang bertanggung jawab. “Kami harapkan mereka bertanggung jawab karena yang memilih di sini adalah wakil rakyat artinya mereka dipilih dan bertanggung jawab pada rakyat,” kata Pasek.

sumber: kompas.com

Polisi Segera Proses Hukum Bupati Aceng

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pemakzulan Bupati Garut Aceng HM Fikri yang diajukan oleh DPRD Garut. Aceng dianggap melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepolisian pun akan segera melanjutkan proses hukum untuk Aceng.

“Proses hukum terkait upaya pembuktian laporan atas Bupati Garut dilakukan secara profesional dengan melihat fakta yang ada. Kita lihat sejauhmana proses penyidikan sebelumnya. Prinsipnya proses penegakkan hukum diharapkan berjalan dengan fakta-fakta hukum,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2013).

Kepolisian juga mengimbau pihak Aceng menghormati keputusan MA. Selain itu, polisi berharap tidak ada upaya provokasi. Warga diminta menyerahkan segala proses hukum Aceng pada kepolisian.

Aceng sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk diketahui, ia menikahi Fani Oktora (18) hanya dalam empat hari.

Aceng juga dilaporkan mantan calon Wakil Bupati Garut Asep rahmat Kurnia ke Polda Jawa Barat. Ia dilaporkan atas tindak pidana dugaan penipuan dan pemerasan jual beli kursi Wakil Bupati setelah Dicky Candra mengundurkan diri.

sumber: kompas.com

Terowongan Multiguna Dinilai Bukan Solusi Atasi Banjir Jakarta

SURABAYA, KOMPAS.com – Pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Dr Amien Widodo menilai, rencana Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk membangun Terowongan Multiguna bukan solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin segera merealisasikan program pembangunan terowongan bawah tanah yang sebelumnya sering disebut deep tunnel. Program untuk mengatasi banjir sekaligus kemacetan itu diharapkan sudah mulai bisa memiliki jabaran jelas dalam beberapa bulan ke depan.

“Rencana itu akan sia-sia, karena faktor penyebab utama tidak diatasi yakni sedimentasi dan perilaku buang sampah masyarakat, bahkan terowongan itu bisa jadi akan memunculkan masalah baru,” kata Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS itu, Kamis (24/1/2013).

Ia mengemukakan hal itu ketika dimintai pendapat tentang solusi untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta yang terjadi sejak 15 Januari 2013. Menurut Amien, penyelesaian banjir Jakarta yang terus berulang tidak pernah mengungkap penyebab masalah. Faktor hujan memang tidak bisa dihindari mengingat musim hujan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, harus diperhatikan kondisi tata ruang dan masyarakat.

“Berdasarkan hasil pengamatan, sedikitnya ada beberapa masalah utama terkait perilaku (buruk) masyarakat, yaitu terjadinya perubahan tata guna lahan di kawasan resapan air di kawasan Puncak Gunung Pangrango, yang awalnya hutan tapi akhirnya diubah menjadi kawasan terbangun,” katanya.

Hal itu menyebabkan air hujan tidak ada yang meresap, sehingga semuanya mengalir menjadi air banjir yang akan mengerosi tanah dan mengendapkannya ke sungai sehingga sungai akan dangkal. “Masalah yang lain banyaknya penduduk bermukim di bantaran sungai akibatnya lebar sungai akan terus menyempit,” ujar Amien.

Demikian pula dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke kali. Menurutnya, cara mengatasinya dengan menyiasati agar hujan yang turun bisa meresap dan tidak langsung mengalir sambil membawa tanah serta diendapkan di sepanjang sungai.

“Lalu, bagaimana masyarakat tidak bermukim di tepi sungai dan membuat dimensi sungai mengecil serta bagaimana permukaan sungai tidak ada sampah,” katanya.

“Andai kawasan resapan hanya dijadikan hutan maka erosi dan sedimentasi sungai tidak akan terjadi sehingga (proyek) pengerukan tidak perlu dilakukan. Andai dilakukan edukasi tentang pembuangan sampah maka pembersihan sampah tidak perlu dilakukan. Itu harus tegas,” lanjut Amien.

Ia menambahkan ba,njir Jakarta juga penting untuk pembelajaran bagi daerah aliran sungai (DAS) besar lainnya di Indonesia. “Misalnya, Provinsi Jawa Timur mempunyai banyak DAS besar yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan DAS Kali Ciliwung seperti DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Sampean, dan sebagainya. Pemerintah harus memperhatikan kawasan resapan untuk vila, permukiman di dalam tanggul, dan buang sampah sembarangan. Pemerintah harus tegas,” kata Amien.

sumber: kompas.com